Susi Minta PBB serta Uni Eropa Perkumpulan Prinsip Berantas Illegal Fishing

Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengutamakan prinsip tata kelola perikanan berkepanjangan waktu isi World Ocean Summit Panel bertopik What Comes Next : A Call for Commitments di Bali.

Susi mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) serta Uni Eropa (European Union) untuk turut mengawal proses ketentuan anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diaplikasikan di Indonesia dengan penetapan konsekwensi yang tegas untuk pelanggarnya.

“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) yaitu untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini malah memberi stock ikan kita jadi semakin banyak. Jadi harusnya semuanya negara sepakat dengan kebijakan ini, ” ungkap Menteri Susi dalam info tercatat, Sabtu (25/2/2017).

Pengelolaan berkepanjangan ini utama diaplikasikan lantaran pada intinya Indonesia mempunyai garis pantai selama 97. 000 Km, yang disebut garis pantai ke-2 terpanjang didunia.

Tetapi, praktek illegal fishing yang ramai berlangsung sampai kini menyebabkan Indonesia cuma dapat jadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna didunia, ditaklukkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan juga jauh dibawah Indonesia.

” Saya fikir, dalam usaha perikanan ini kita mesti bikin tata kelola yang berkepanjangan dengan produktivitas yang baik. Usaha yang membuahkan produktivitas tinggi tanpa ada melindungi keberlanjutan cuma bakal merugikan negara kita, ” kata Susi.

Susi mengutamakan kalau kesadaran orang-orang Indonesia pada kelestarian laut mesti ditingkatkan. Usaha pembangunan yang mulai digalakkan mulai tunjukkan hasil yang baik.

Stock ikan di perairan Indonesia mulai alami penambahan walau stock ikan dunia pada umumnya alami penurunan. Karenanya, Menteri Susi memohon prinsip serta kerja sama dari semuanya pihak.

Menteri Susi : Nelayan Dapat Berperan dalam Wisata Bahari

Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan nelayan bisa turut berperan dalam pariwisata bahari Indonesia. Dia mencontohkan, di Pangandaran, nelayan pada hari umum tetaplah mencari ikan, namun pada hari libur kapal nelayan dipakai untuk mengantar beberapa turis ke Taman Nasional Cagar Alam Pangandaran.

” Jadi dapat berbarengan mengerjakan pariwisata bahari, ” tutur Susi waktu didapati di Kantor Kementerian Kelautan serta Perikanan Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Yang memiliki Maskapai Susi Air ini dapat menjelaskan, pihaknya sekarang ini berkemauan menggantikan pengelolaan tujuh Taman Nasional yang sekarang ini masihlah di kelola Kementerian lingkungan hidup serta Kehutanan.

” Kita ingin bawa ke rapat terbatas (ratas). lantaran sayang juga. KKP juga mencari konservasi tempat baru seperti di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, ” tuturnya.

Ada juga tujuh taman nasional yang bakal dikelola ke KKP yaitu Taman Nasional (TMN) Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Karimun Jawa (Jawa Tengah), TMN Bunaken (Sulawesi Utara), TMN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Taman Nasional Kepulauan Togean (Sulawesi Tengah), Taman Nasional Taka Bonerate (Sulawesi Selatan), TMN Teluk Cenderawasih (Papua Barat).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *